Mengapa Indonesia Menentang Adanya Perkawinan Sesama Jenis ?

sumber gambar : https://www.dw.com/id/taiwan-laksanakan-pernikahan-sesama-jenis-pertama-di-asia/a-48856408#

Banyak hal yang selalu menjadi perdebatan dalam kehidupan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya ialah keberadaan dari kaum homoseksual. Pasti selalu ada kubu yang menentang dan yang menerima, serta kubu yang netral (antara mendukung dan menentang). Situasi ini juga terjadi di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pandangan yang mendominasi adalah menentang keberadaan kaum homoseksual ini.

Rasa ketertarikan dengan sesama jenis bukan berasal dari gen yang ada dalam tubuh manusia, melainkan penyakit yang menyerang mental seseorang. Perilaku menyimpang ini bisa jadi bersumber dari dalam diri (internal) seperti seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, serta nalar yang “berbeda” jika dibandingkan dengan orang normal pada umumnya. Selain itu, faktor eksternal juga bisa mendukung seseorang untuk melakukan penyimpangan ini seperti pergaulan sosial, faktor pendidikan, dan kualitas keharmonisan dalam keluarga.

Dalam ilmu Sosiologi, perkawinan sesama jenis termasuk dalam suatu perilaku yang menyimpang (biasa disebut deviasi). Dimana perilaku tersebut bertentangan dan bertolak belakang dengan nilai, norma, serta etika yang berlaku dalam masyarakat.

Mulai dari norma agama, di dalam norma tersebut terdapat peraturan hidup berupa perintah, anjuran dan larangan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia (seperti Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu dan Konghucu) mempunyai pendapat yang sama dalam memandang perkawinan sesama jenis, yakni menentangnya. Hal ini dikarenakan perilaku tersebut sudah melanggar fitrah manusia. Selain itu, Tuhan pun sebenarnya sudah menjadikan manusia saling berpasang-pasangan.

Dalam agama Islam, perkawinan sesama jenis termasuk dalam tindakan yang melanggar perintah Tuhan, melanggar kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya serta melanggar sunnatullah. Dimana perempuan sudah dipasangkan dengan laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan (sesama jenis).

Maka dari itu, Islam memberikan pandangan yang konkret terhadap adanya kaum homoseksual di Indonesia, yakni menolak keberadaannya serta meyakini bahwa aktivitas yang mereka lakukan tersebut bertentangan dengan ajaran agama karena termasuk dosa besar.

Selain itu, perkawinan sesama jenis juga melanggar norma sosial. Dimana norma ini berperan dalam pembentukan keteraturan sosial dan mengurangi adanya penyimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Karena perkawinan sesama jenis termasuk dalam penyimpangan, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan sesama jenis juga melanggar norma sosial. Dijauhkan, dikucilkan, dicibir bahkan dianggap sebagai orang “aneh” oleh orang-orang yang ada di sekitar merupakan bentuk dari sanksi sosial yang akan diterima oleh pelaku same sex marriage (perkawinan sesama jenis).

Adanya perkawinan sesama jenis di Indonesia juga melanggar norma hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau seringkali disebut rumah tangga yang bahagia sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lalu bagaimana dengan perkawinan sesama jenis?  Tentu sudah dapat dipahami jawaban terkait pertanyaan tersebut. Perkawinan sesama jenis tidak dibenarkan sebagai bentuk dari hal yang dapat dikatakan normal. Pada dasarnya, pandangan perkawinan dalam undang-undang tersebut adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk rumah tangga, membuahkan keturunan serta menegakkan ajaran dari agama yang dianut.

Bagi pasangan sesama jenis, hal seperti itu tidak dapat dipenuhi karena jika perbuatan tersebut dilakukan, maka bukan hanya menyebabkan perbuatan yang menyimpang atau deviasi, melainkan juga mengakibatkan perbuatan dosa.

Pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juga dijelaskan bahwa perkawinan dikatakan legal/sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya. Artinya negara mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu.  Indonesia memang bukan termasuk dalam negara agama, namun Indonesia menganut asas Ketuhanan yang Maha Esa, dimana nilai-nilai keagamaan harus diutamakan dalam kehidupan.

Perkawinan sesama jenis juga berkaitan dengan norma kesopanan, norma yang bersumber dari adat istiadat, sopan santun, dan kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma kesopanan yang ada di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebudayaan timur, dimana kebudayaan ini memiliki norma, etika serta moral yang lebih ketat dibandingkan kebudayaan barat. Berdasarkan pernyataan tersebut, tentunya sudah dapat dipastikan bahwa perkawinan sesama jenis di Indoensia dianggap sebagai perilaku yang melampaui batas wajar.

Perilaku menyimpang tersebut juga bisa melunturkan bahkan merusak nilai budaya dan adat isitadat  masyarakat Indonesia. Jadi, perkawinan sesama jenis bertentangan dengan norma ini karena melanggar etika dalam berperilaku dan merusak nilai kebudayaan yang ada di Indonesia.

 

Hubungan antara perkawinan sesama jenis dengan ideologi Pancasila

sumber gambar : https://republika.co.id/berita/q4yrvk283/demo-tolak-lgbt-dan-kecam-intervensi-komnas-ham-di-depok

Jika seseorang yang terlibat dalam perkawinan sesama jenis menuntut hak untuk diakui komunitasnya di Indonesia, maka jawabannya adalah tidak bisa. Bahkan dengan mereka menuntut haknya tersebut saja sudah tidak dapat dibenarkan dan termasuk dalam pertentangan. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan ideologi yang ada di negara Indonesia yakni Pancasila.

Budaya yang ada di Indonesia merupakan budaya ketimuran, dimana budaya ini menjunjung tinggi  norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga ideologi negara (Pancasila) dibuat/dibentuk sedemikian rupa agar isinya mencerminkan sifat dan perilaku yang ada dalam kebudayaan ini. Oleh karena itu, perkawinan sesama jenis tidak dapat dibenarkan karena melanggar beberapa norma yang ada di Indonesia seperti norma agama, norma sosial, norma hukum serta norma kesopanan.

Dalam Pancasila dijelaskan pada sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang artinya manusia harus bersikap adil terhadap manusia lainnya dan juga harus memanusiakan manusia. Namun, kembali lagi, dalam menafsirkan setiap sila dari Pancasila tidak bisa dilakukan secara parsial (satu per satu atau hanya sebagian dari keseluruhan saja).

Pancasila mempunyai keunikan tersendiri, dimana dari sila pertama hingga sila kelima mempunyai hubungan yang berkaitan satu sama lain dan yang menjadi acuannya adalah sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, seseorang yang terlibat dalam perkawinan sesama jenis tidak bisa menuntut hak untuk diakui komunitasnya di Indonesia karena perbuatan tersebut bertolak belakang dengan poin dari sila pertama dalam Pancasila.

 

DAFTAR PUSTAKA

Aryanata, N. T. (2016). Melegalkan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia. Jurnal Psikologi Ilmiah 8 , 2-4.

I Ketut Oka Setiawan, A. (2010). Perkawinan Campuran dan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia. Themis Jurnal Hukum, 49-52.

Mansur, S. (2017). Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. Media Neliti, 35-56.

Shabah, M. A. (2020). Perkawinan Sebagai HAM. 28-29.

Widyawati Boediningsih, E. W. (2020). Penerapan Pembatasan Yudisial (Judicial Restraint) Bagi Pelaku LGBT ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016) . Jurnal Narotama, 245 dan 249.

Zuhri, M. A. (2015). Perkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam. Jurnal UIN, 89-95.